Dokumen yang diperoleh media ini, Kabupaten Pidie hanya mendapat jatah Rp 50.387.680.000 dari total Rp 3,9 triliun yang diterima Aceh atau 1 persen dari alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) nasional.
Pagu DOKA jatah Pidie itupun sudah dibagi kepada sejumlah satuan kerja perangkat kabupaten (SKPK) untuk dibelanjakan pada sejumlah program yang sudah disetujui.
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (Disperkim) mendapat jatah tertinggi dengan alokasi mencapai Rp 13.150.000.000, disusul Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dengan alokasi Rp 13.020.000.000.
Selanjutnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) dialokasi Rp 5,5 miliar dan Dinas Pendidikan Dayah sebesar Rp 4.555.000.000, disusul Dinas Kesehatan mendapat alokasi Rp 3,9 miliar lebih.
Kemudian pada Dinas Pertanian dan Pangan (Distanngan) dialokasi Rp 2,8 miliar, Dinas Syariat Islam dapat alokasi Rp 2,1 miliar.
Sementara RSUD Tgk Chik Ditiro Sigli, Dinas Perikanan dan Kelautan, dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) masing-masing mendapat alokasi Rp 1 miliar lebih.
Untuk RSUD Tgk Abdullah Syafi'i, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pemberyaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, serta Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Disdangkop-UKM) masing-masing memperoleh porsi Rp 500 juta saja.
Tidak diketahui pasti bagaimana kajian pembagian porsi DOKa masing-masing SKPK, pejabat Bappeda Kabupaten Pidie masih belum bisa dimintai keterangan soal alokasi DOKA tersebut.