Mulydi Nurdin
Nalurinews.com, Sigli – Bupati Pidie, H Sarjani Abdullah, SH, MH, menunjukkan komitmennya terhadap nasib seluruh tenaga honorer di wilayahnya dengan mengirimkan surat resmi kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB).
Surat tertanggal 21 Agustus 2025 itu berisi permintaan agar Pemerintah Pusat mempertimbangkan pembukaan formasi tambahan bagi non-ASN yang tidak bisa diakomodir dalam kriteria Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu yang berlaku saat ini.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pidie, Mulyadi Nurdin, Lc, MH, CPLA, membenarkan langkah pro-aktif Bupati tersebut. "Hal itu dilakukan oleh Bupati Pidie menyahuti keresahan tenaga Non ASN yang tidak bisa diusulkan menjadi PPPK Paruh waktu, agar bisa diusulkan dan dibuka peluang bagi mereka," jelas Mulyadi, Minggu, 21 Oktober 2025.
Keresahan ini muncul karena adanya Non ASN dengan masa kerja lebih dari dua tahun dan tidak terdata dalam database BKN, atau Non ASN yang sempat mengikuti seleksi CPNS 2024 namun tidak lulus. Kelompok ini, meski telah mengabdi, tidak bisa diusulkan menjadi PPPK Paruh Waktu, berbeda dengan mereka yang ikut seleksi PPPK.
"Ini menimbulkan kecemburuan. Kami memohon agar Menpan RB dapat mengakomodir mereka ke dalam pengusulan PPPK Paruh Waktu demi keadilan," tambah Mulyadi.
Sementara itu, proses pengusulan non-ASN yang telah memenuhi kriteria PPPK Paruh Waktu berdasarkan surat Menpan RB Nomor : B/3832/M.SM.01.00/2025 telah tuntas dilakukan.
"Alhamdulillah semua nama yang diusulkan oleh SKPK dan memenuhi kriteria Menpan RB, sudah diteruskan ke BKN melalui aplikasi, dan saat ini dalam tahapan proses Penetapan NI PPPK Paruh Waktu oleh Pemerintah Pusat," pungkasnya, sembari menegaskan Pemkab kini menunggu jawaban resmi dari Kemenpan RB terkait nasib honorer yang tercecer.
Posting Komentar untuk "Bupati Pidie Pasang Badan Demi Honorer yang Tercecer, Surati Menpan RB Minta Perluasan Kuota PPPK Paruh Waktu"