Anggota DPRK Pidie, Alkautsar (baju hitam).
NALURINEWS.COM, Sigli - Empat bulan pascabencana banjir bandang melanda Kabupaten Pidie, proses pemulihan justru diwarnai protes keras warga. Polemik mengenai data penerima bantuan stimulan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah kini mencuat ke permukaan karena dinilai tidak akurat dan penuh kejanggalan.
Anggota DPRK Pidie dari Fraksi Partai Demokrat, Alkautsar, mengungkapkan bahwa banyak warga terdampak yang namanya tiba-tiba hilang dari daftar penerima, meski proses pendataan telah dilakukan berulang kali.
Kejanggalan Data di Lapangan
Alkautsar menilai kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pidie sangat tidak profesional dalam mengelola data penyintas banjir akhir tahun 2025 lalu.
"Masih banyak korban bencana yang namanya hilang dalam daftar penerima bantuan. Padahal sudah berkali-kali didata. Ini sangat aneh dan amburadul," tegas Alkautsar, Rabu (25/3/2026).
Ia menambahkan bahwa BPBD seharusnya memiliki data yang valid karena tim teknis sudah turun langsung ke lapangan sejak awal bencana. Namun, realitanya jumlah penerima bantuan stimulan sangat minim dan tidak mencerminkan tingkat kerusakan yang sebenarnya terjadi.
Ironi Bantuan Jaminan Hidup (Jadup)
Persoalan data ini juga berdampak pada penyaluran bantuan Jaminan Hidup (Jadup) dari Pemerintah Pusat. Alkautsar memaparkan fakta yang dinilainya tidak masuk akal. Di Gampong Rambot Adan misalnya, hanya tiga jiwa yang tercatat sebagai penerima. Di Gampong Beureu'eh Dua, hanya empat jiwa yang mendapatkan bantuan.
Bahkan, menurut kader Demokrat itu di beberapa desa terdampak, hanya ditemukan dua jiwa penerima dari total ratusan warga yang terdampak.
"Ini sungguh tidak wajar dan keterlaluan. Jangan zalim kepada penyintas, jangan jadikan mereka korban untuk kesekian kalinya karena nama mereka dihilangkan dari daftar manfaat," cetusnya.
Desakan Evaluasi untuk Bupati Pidie
Melihat kondisi tersebut, Alkautsar mendesak Bupati Pidie, Sarjani Abdullah, untuk segera mengevaluasi kinerja BPBD Pidie serta tim teknis di lapangan secara menyeluruh. Ia menengarai adanya ketidakterbukaan dalam pengelolaan anggaran dan bantuan bencana.
"Saat bantuan dari Pemerintah Pusat mulai mengalir, BPBD seharusnya menyelesaikan persoalan teknis dan data seobjektif mungkin. Jangan sampai ada masyarakat yang tertinggal. Kasihan warga kita, setelah dihantam banjir dahsyat, kini mereka harus kehilangan keadilan pula," pungkas Alkautsar.[]
Posting Komentar untuk "Polemik Data Bantuan Banjir Pidie: Alkautsar Soroti Kinerja BPBD yang Dinilai Amburadul"