 |
| kegiatan Pembinaan, Monitoring, dan Evaluasi (Monev) di Pidie. |
NALURINEWS.COM, Sigli - Dalam upaya mengoptimalkan pelaksanaan program kependudukan dan pembangunan keluarga, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Pidie menggandeng Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN Provinsi Aceh untuk menggelar kegiatan Pembinaan, Monitoring, dan Evaluasi (Monev).
Kegiatan yang berlangsung di Aula DP3AKB Kabupaten Pidie pada Selasa, 28 Juli 2026 ini menghadirkan tiga narasumber kunci dari Kemendukbangga/BKKBN Aceh, yaitu Ira Mutya, S.Psi. (Ketua Tim Kerja Pengelola SDM Hukum dan Organisasi), Bayu Prawira, S.Kom. (Ketua Kerja Data dan Informasi), serta Al Kindi Harley, S.Sos., M.A. (PIC Pengelola Lini Lapangan Aceh sekaligus Pembina Wilayah Kabupaten Pidie).
Komitmen Bersama Dorong Penguatan SDM
Kepala DP3AKB Kabupaten Pidie, Turno Junaidi, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kepala Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN Aceh atas dukungan penuh yang diberikan.
"Baru enam hari saya menjabat posisi baru di DP3AKB, langsung mendapat dukungan untuk melakukan kegiatan penting seperti hari ini. Kami terus berbenah, termasuk mendorong penguatan SDM Petugas Keluarga Berencana (PKB) dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) di Kabupaten Pidie untuk mencapai target-target Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah," ujar Turno.
Kegiatan ini dihadiri oleh sekitar 50 petugas PKB dan PLKB dari 23 kecamatan di Kabupaten Pidie, terutama para Koordinator Kecamatan. Turno menjelaskan bahwa secara status kinerja dan kepegawaian pusat, para petugas tersebut berada di bawah naungan Kemendukbangga/BKKBN Aceh. Namun, fungsi pembinaan—khususnya terkait perilaku kerja harian—menjadi ranah DP3AKB Kabupaten Pidie.
"Semoga kegiatan ini menjadi baseline awal untuk terus meningkatkan kinerja di masa yang akan datang," harapnya.
Kebijakan Pendayagunaan dan Wewenang Daerah
Dalam sesi materi, Al Kindi Harley memaparkan Peraturan Menteri Kemendukbangga/Kepala BKKBN Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB dan PLKB. Regulasi ini mengatur wewenang sinergis antara Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kementerian dalam memanfaatkan tenaga penyuluh sebagai penggerak pembangunan keluarga dan kependudukan.
Dalam sesi materi, Al Kindi Harley memaparkan Peraturan Menteri Kemendukbangga/Kepala BKKBN Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB dan PLKB. Regulasi ini mengatur wewenang sinergis antara Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kementerian dalam memanfaatkan tenaga penyuluh sebagai penggerak pembangunan keluarga dan kependudukan.
Ia menjelaskan bahwa DP3AKB Pidie memiliki kewenangan dalam:
- Mutasi wilayah binaan antar-kecamatan;
Pengembangan kompetensi petugas;
- Penyediaan sarana, prasarana, serta operasional kerja yang tidak ditanggung APBN;
- Pembinaan disiplin serta monitoring dan evaluasi kinerja PKB/PLKB.
"Selain itu, organisasi profesi Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana (IPeKB) juga memegang peranan penting dalam pembinaan kode etik kerja para penyuluh," tambah Al Kindi.
Kedisiplinan Administrasi Digital dan Akurasi Data
Pada sesi berikutnya, Ira Mutya menekankan pentingnya menjaga kinerja dan kedisiplinan administrasi. Ia mengingatkan bahwa monev dilakukan secara berkala untuk memastikan setiap target program telah diturunkan hingga ke tingkat desa.
Ira juga menegaskan bahwa seluruh PKB tidak boleh terlibat dalam pengelolaan keuangan BOKB. Seluruh aktivitas program wajib dicatat secara tertib melalui e-Visum serta dipublikasikan di media online.
"Administrasi kepegawaian saat ini sudah berbasis digitalisasi yang menjadi dasar pemantauan kinerja. Penguatan IPeKB dan pembinaan berkala secara bulanan, semesteran, hingga tahunan harus terus berjalan," tegas Ira.
Menutup sesi pemaparan, Bayu Prawira mengimbau agar data dan pelaporan program selalu diperbarui secara real-time. Monitoring dan evaluasi kinerja nantinya akan dilakukan secara personal sesuai dengan wilayah binaan masing-masing.
Sinergi Hingga Tingrat Desa
Di akhir acara, Turno Junaidi mengarahkan seluruh Koordinator Kecamatan untuk segera berkoordinasi dengan pihak kecamatan masing-masing. Langkah ini penting untuk memperbarui data petugas di lapangan, terutama di desa-desa yang baru saja mengalami pergantian kepemimpinan.[]
Posting Komentar untuk "Perkuat Kinerja Lapangan, DP3AKB Pidie dan Kemendukbangga/BKKBN Aceh Gelar Pembinaan dan Monev PKB/PLKB"