Pemulihan Bencana Pidie Jaya Dipertanyakan, Aliansi Pemuda : Rakyat Masih Bergelut Dengan Lumpur

Koordinator Aliansi Pemuda Pidie Jaya, Muhammad Rizha.

NALURINEWS.COM, Meureudu - Aliansi Pemuda Pidie Jaya mempertanyakan keseriusan dan transparansi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pidie Jaya dalam menangani pemulihan pascabencana banjir. Hingga kini, masyarakat dinilai belum mendapatkan informasi terbuka mengenai progres nyata, mulai dari pembersihan lahan pertanian, normalisasi sungai, hingga pembangunan tanggul.

Koordinator Aliansi Pemuda Pidie Jaya, Muhammad Rizha, menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak cukup hanya menyampaikan bahwa proses pemulihan "sedang berjalan". Pemerintah harus mampu membeberkan bukti terukur dan lokasi pekerjaan yang jelas kepada publik.

"Kami ingin pemerintah membuka secara terang-benderang: sampai hari ini sebenarnya sudah sejauh mana progres penanganan bencana di Pidie Jaya? Berapa hektare sawah masyarakat yang sudah dipulihkan dan di desa mana saja? Jangan hanya menyampaikan pekerjaan berjalan tanpa memperlihatkan hasil nyata," tegas Muhammad Rizha, Jumat, 6 November 2026.

Desak Transparansi Normalisasi Sungai dan Tanggul

Menurut Rizha, persoalan normalisasi sungai harus dijelaskan secara transparan, termasuk panjang sungai yang sudah dikeruk dan wilayah yang telah mendapat penanganan. Hal serupa berlaku untuk pembangunan tanggul yang kerap dipertanyakan efektivitasnya.

Ia mencontohkan, jika pemkab merasa pembangunan tanggul di sejumlah wilayah telah rampung, mengapa banjir susulan masih terjadi di beberapa desa belakangan ini?

"Apakah tanggul yang dibangun sudah berfungsi sebagaimana mestinya? Apakah kapasitas sungai memadai? Atau masih ada persoalan teknis yang belum selesai? Ini harus dijelaskan, bukan dibiarkan menjadi tanda tanya di tengah masyarakat," ujarnya.

Soroti Lemahnya Publikasi dan Bahaya "Piala Seremonial"

Aliansi Pemuda Pidie Jaya juga menyoroti lemahnya publikasi pemerintah terkait hasil kerja pemulihan. Menurut mereka, transparansi sejati bukan sekadar mengunggah foto kegiatan atau laporan seremonial, melainkan mempublikasikan data sebelum-sesudah pekerjaan, volume, lokasi, hingga anggaran.

Pihaknya juga memperingatkan pemerintah agar tidak terjebak pada pencitraan seremonial di tengah penderitaan warga yang masih berlanjut.

"Jangan sampai pekerjaan penanganan bencana belum tuntas, tetapi pemerintah sudah lebih dahulu menerima piala kemenangan dan apresiasi. Yang dibutuhkan rakyat bukan penghargaan untuk pemerintah, melainkan kepastian bahwa kehidupan mereka benar-benar sudah dipulihkan," cetus Rizha.

Pertanyakan 1 Tahun 8 Bulan Kepemimpinan Bupati-Wakil Bupati

Kritik tajam turut diarahkan pada arah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Pidie Jaya yang masa jabatannya kini telah berjalan kurang lebih 1 tahun 8 bulan. Menurut Rizha, persoalan banjir seolah terus menjadi pekerjaan rumah tanpa ujung yang terus berulang setiap tahun.

"Lalu apa tujuan utama yang sudah benar-benar diwujudkan Bupati dan Wakil Bupati untuk Pidie Jaya? Apa program prioritas yang sudah memberikan perubahan nyata? Kami ingin melihat hasil, bukan sekadar mendengar janji," tegasnya.

Di akhir pernyataannya, Aliansi Pemuda Pidie Jaya menegaskan bahwa keberhasilan pemerintah tidak boleh diukur dari banyaknya kegiatan seremonial atau penghargaan yang diterima, melainkan dari sejauh mana ancaman banjir berkurang dan sawah-sawah warga kembali produktif.

"Kami tidak sedang mencari kesalahan pemerintah, melainkan mempertanyakan tanggung jawab atas penderitaan masyarakat. Kalau sudah selesai, tunjukkan datanya. Kalau belum, sampaikan apa kendalanya," pungkas Rizha.[Riski]