Sigli, nalurinews.com -- DPRK Pidie mencatat jumlah Sisa lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun aggaran 2023 sebesar Rp. 171.277.322.754 dari belanja APBK Pidie 2024 yang tidak terealisasi 100 persen, ditambah peningkatan pendapatan daerah.
Berdasarkan laporan banggar, beberapa belanja yang tidak terealisasi dari yang ditargetkan meliputu belanja operasional dari yang ditargetkan Rp 1.316.897.191.650, hanya terealisasi Rp. 1.208.904.927.934, atau hanya 91,80 %, sehingga tersisa Rp 107.992.263.715.
SiLPA juga disumbang dari belanja modal sebesar Rp 13.275.674.201, direncanakan belanja Rp 207.140.093.757 hanya mampu direalisai 93,59 persen atau sekitar Rp 193.864.419.555. Kemudian dari Belanja Tidak Terduga BTT yang tidak digunakan sebesar Rp 3.996.068.566.
Belanja transfer juga tidak terealisasi 100 persen, dari yang ditargetkan Rp 638.977.078.730 hanya terealisi Rp 637.077.595.130 atau 99,70 persen, sehingga dari sana tersisa Rp. 1.899.483.600.
Kemudian SiLPA juga disumbang dari realisasi pendapatan yang melampoi target, baik dari pendapatan asli daerah (PAD), pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dan jika diakumulasi mandapat tambahan sebesar mencapai Rp 44.113.832.670.
Tingginya SiLPA atau anggaran daerah yang tidak teralisasi, DPR Kabupaten Pidie mencium kondisi yang tidak beres dalam perencanaan keuangan, anggaran belanja operasional sebesar Rp 108 milyar lebih menjadi SiLPA.
Beberapa sumber SiLPA dari belanja operasional disumbang belanja pegawai sebesar lebih 8 persen, belanja subsidi sebesar lebih 6 persen belanja barang dan jasa sebesar lebih 8 persen, belanja hibah lebih 14 persen
dan belanja bantuan sosial sebesar lebih 21 persen.
"Ini menandakan bahwa ada
kekeliruan dalam hal perencanaan keuangan sehingga anggaran Belanja
Operasi hampir sebesar Rp 108 milyar lebih menjadi SiLPA," lapor Alwi dari laporan Banggar dalam Rapat Paripurna DPRK Pidie, Selasa (2/7/2024) malam.
Dewan ikut menyorot SiLPA dari belanja modal sebesar Rp 13.275.674.201 yang disebabkan disebabkan salah
satunya proses tender lampat dilakukan, sehingga mempengarugi serapan anggaran daerah. Belum lagi BTT yang tidak penah digunakan, padahal kondisis daerah sedang kritis diterjang banjir.
"Kami berharap kondisi-kondisi seperti ini tidak lagi terjadi di tahun-tahun berikutnya, masyarakat sedang butuh-butuhnya, pemerintah malah mengendapkan anggaran (tidak direalisasi)," sambung Alwi.[]