Menko Pangan Tinjau Lahan Pertanian dan Tambak Terdampak Banjir di Pidie Jaya

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan saat meninjau kondisi lahan pertanian dan tambak warga di Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, Kamis (8/1/2026).

NALURINEWS.COM, Meureudu - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, melakukan peninjauan langsung terhadap kondisi lahan pertanian dan tambak warga di Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, Kamis, 8 Januari 2025. Langkah ini diambil guna merespons dampak banjir bandang yang terjadi pada 26 November 2025 lalu.

Bencana tersebut menyisakan endapan lumpur tebal yang menimbun sedikitnya 70 ribu hektar sawah dan 1.700 hektar tambak.

Didampingi jajaran pejabat dari Kementerian Pertanian serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Menko Zulkifli melihat langsung kerusakan infrastruktur irigasi yang mengakibatkan aktivitas produksi pangan warga lumpuh total.

Dalam arahannya, Zulkifli Hasan menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk mempercepat proses pendataan dan rehabilitasi lahan produktif. Fokus utama adalah mengembalikan fungsi lahan agar ekonomi masyarakat segera pulih.

“Kami telah berkoordinasi dengan Kemenpan dan KKP untuk segera menerjunkan tim teknis. Perbaikan irigasi dan normalisasi lahan warga adalah prioritas utama pemerintah demi menjaga ketahanan pangan nasional,” tegas Zulkifli.

Jaminan Hidup bagi Petani dan Nelayan

Sebagai langkah darurat, pemerintah menjanjikan penyaluran bantuan jaminan hidup (Jadup) selama enam bulan ke depan bagi para petani dan nelayan yang kehilangan mata pencaharian. Selain bantuan finansial, Menko Pangan juga menginstruksikan penyaluran bibit gratis dan pengerahan alat berat untuk pembersihan lumpur.

Ia juga mengapresiasi ketangguhan warga yang telah berupaya melakukan pemulihan secara swadaya sebelum bantuan pusat tiba secara menyeluruh.

Harapan Pemulihan Ekonomi

Pidie Jaya merupakan salah satu lumbung pangan strategis di pesisir utara Aceh. Melalui kunjungan ini, diharapkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dapat mempercepat normalisasi sektor pertanian dan perikanan, sehingga aktivitas ekonomi masyarakat kembali stabil dalam waktu dekat.[Riski].