Salah satu yang menjadi tolak ukur lemahnya kerja pj bupati, yakni belum maksimalnya realisasi Anggaran Pendapan Belanja Kabupaten (APBK) Pidie tahun anggaran 2024, balum lagi soal banyak pejabat rangkap jabatan.
Padahal diketahui, APBK 2024 sudah disepakati bersama dan disahkan menjadi qanun APBK Pidie sejak akhir tahun 2023, namun hingga sekarang realisasinya masih jalan ditempat.
“Sudah lima bulan APBK diketok palu, tapi belum nampak realisasinya, kecuali gaji ASN dan operasional kantor-kantor dinas,” sesal Mahfuddin, Rabu, 1 Mei 2024.
Menurut Mahfuddin, realisasi anggaran daerah sangat berpengaruh terhadap denyut ekonomi di tengah masyarakat, terutama untuk menekan inflasi, dimana kondisi sejumlah barang kebutuhan pokok terus merangkak naik.
Kenyataannya, eksekutif masih menahan realisasi anggaran untuk kegiatan-kegiatan pengadaan barang dan jasa, hingga menimbulkan kecurigaan dan tanda tanya besar dari publik.
"Saya sendiri masih heran, mengapa tiap tahun realisasinya proyek 'diendapkan' seperti ini, padahal kami sudah sering kali mengingatkan bupati dan para pejabat daerah agar mempercepat realisasi," imbuh Mahfuddin.
Informasi yang diterima pihaknya, jumlah paket kegiatan pengadaan barang dan jasa yang ditayangkan lembaga lelang masih sangat minum dan hanya untuk kegiatan-kegiatan perencanaan.
Padahal diketahui jumlah kegiatan pengadaan barang dan jasa di Pidie capai ratusan kegiatan