Sigli, nalurinews.com -- Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Pidie mendadak meminta pemerintah setempat untuk melakukan test urine dan memeriksa telpon pintar para abdi negara di lingkungan pemerintah setempat.
Dorongan malahan dituangkan dewan dalam laporan badan anggaran (banggar) terhadap pembahasan rancangan qanun tentang pertanggungjawaban pelaksaan anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Pidie tahun 2024 bersama eksekutif, Selasa 3 Juli 2024 malam.
Dalam laporan itu, dewan merasa peredaran narkoba dan judi online sudah sangat meresahkan dan kian berdampak buruk di tengah-tengah masyarakat di Kabupaten Pidie.
"Perlu kiranya dilakukan test urine serta pemeriksaan setiap ponsel para ASN, guna memastikan aparatur pemerintah di Kabupaten Pidie benar-benar terbebas dari pengaruh narkoba dan terhindar dari permainan judi online," terang Alwi membacakan laporan Bangga DPRK Pidie.
Peredaran Narkoba dan maraknya permaianan judi online perlu menjadi perhatian khusus oleh semua pihak, tidak terkecuali para apdi negara dan pelayan masyarakat di Kabupaten Pidie.
Presiden Republik Indonesia secara khusus telah mengintruksikan
aparat penegak hukum untuk memberantas kejahatan ini secara
menyeluruh hingga ke akar-akarnya.
"Penegakan displin dan kepatuhan aparatur sipil negara perlu diterapkan, aparatur pemerintah di Kabupaten Pidie harus benar-benar terbebas dari pengaruh narkoba dan tidak terjebak
permainan judi online, sehingga pelayanan terhadap masyarakat benar-benar maksimal dan prima," sambung Alwi.[]