Jakarta, nalurinews.com -- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia (RI) terus mendorong panitia pengawas pemilihan (Pawaslih) dan Bawaslu kabupaten/ kota untuk mengoptimalkan pengawasan pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
Penekanan kerja Panwaslih dan Bawaslu tersebut disampaikan Koordinator Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu RI, Lolly Suhenty dalam rapat koordinasi nasional (Rakornas) di Hotel Mercure Kebayoran Jakarta Pusat.
Lolly mengingatkan, penting bagi lembaga pengawas Pilkada meningkatkan kemampuan pengawasan dan penguatan kapasitas terhadap ancaman siber.
"Adanya isu yang sedemikian rupa untuk mengacaukan Pilkada serentak 2024 ini dengan menggunakan serangan siber," kata Loly, Kamis, 12 Sepetember 2024.
Lolly menambahkan, setiap isu dalam setiap platform digital juga perlu di pantau dan diantisipasi oleh pihak Bawaslu, makanya diperlukan kemampuan menguasai IT dan penggunaan perangkat yang mampuni oleh lembaga pengawas.
Disamping itu, panwaslih dan bawaslu juga harus paham tupoksi dalam pengawasan, karena sebagian kejahatan siber juga menjadi tugas pihak kepolisian dan lembaga lain yang berwenang.
“Jika ditemukan pelanggaran UU ITE, maka dilaporkan sesuai instansi terkait, karena rating tertinggi saat ini adalah ujaran kebencian pada postingan media sosial, karena itu kita harus tahu batasan yang menjadi kewenangan pengawas," terang Lolly.
Hal yang dituntut dari bidang kehumasan badan pengawas, yakni harus peka dengan kondisi sekitar, membangun relasi yang lebih luas, menjaring informasi sebanyak-banyaknya dan mengawasi pergerakan dalam media sosial.
"Buka telinga untuk mendengar, buka mata lebar untuk melihat, gunakan jari untuk melawan ancaman siber," seru Lolly.
Sebelumnya, Kepala Biro Hukum dan Humas Bawaslu RI, Agung Bagus Atmaja mengatakan, kehadiran panwaslih dan bawaslu kabupaten/ kota dalam raker tersebut sebagai bukti komitmen bersama siap menyukseskan Pilkada serentak tahun 2024.
Pengawasan siber ini adalah dalam upaya memastikan proses secara demokratis dalam koridor dan menururnya koordinasi semua unit kerja dalam pengawasan sangat penting.
Kemudian kata Agus, tujuan pengawasan siber ini adalah kegiatan meningkatkan pemahaman ancaman siber, mengembangkan kapasitas para bawaslu / panwaslih di seluruh Indonesia untuk menghadapi Pilkada serentak tahun 2024.
“Meningkatkan kapasitas para Bawaslu anggota Bawaslu Provinsi, kab/kota, kepala bagian kehumasan dari ancaman siber,” ujar Agus.
Sedangkan esok harinya, para peserta disuguhkan dengan pemahaman terkait ancaman siber dan salah satunya pemateri yang hadir yakni Ketua AJI Pusat, Nani Afrida dan Narsum lainnya, di lantai 5 Hotel Mercure Kebayoran Jakarta Pusat.
Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat, Panwaslih Pidie, Safrizal mengaku rapat koordinasi tersebut memberikan pandangan baru dalam proses pengawasan Pilkada di Aceh, terutama terhadap ancaman siber.
“Banyak pandangan baru yang perlu dikuasai pengawas Pilkada dan kami siap berkarja maksimal untuk Pilkada yang bermartabat," terang Safriza.[]