NALURINEWS.COM, Jakarta - Wacana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 Republik Indonesia, M. Soeharto, kembali menguat. Menariknya, dua organisasi Islam terbesar di Indonesia, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, sama-sama memberikan pandangan yang cenderung mendukung usulan tersebut, dengan catatan penilaian harus dilakukan secara objektif dan menyeluruh.
Pandangan Dua Organisasi Islam Terbesar
Ketua PBNU, KH. Ahmad Fahrur Rozi (Gus Fahrur), menyampaikan bahwa penilaian terhadap Soeharto harus dilakukan secara komprehensif. Menurutnya, meskipun terdapat catatan kritis dan krisis dalam sejarah, jasa besar Soeharto dalam pembangunan skala luas tidak dapat diabaikan.
"Kita harus melihat sosok Pak Harto secara profesional. Ada catatan, ada juga jasa besar. Infrastruktur, stabilitas ekonomi, hingga pembangunan sektor pertanian adalah bagian dari warisan yang masih dirasakan hingga hari ini," ujar Gus Fahrur saat ditemui di Jakarta.
Sementara itu, Pimpinan Pusat Muhammadiyah juga menyampaikan pandangan serupa. Dadang Kahmad, perwakilan PP Muhammadiyah, menegaskan bahwa penetapan gelar pahlawan merupakan wewenang negara melalui mekanisme penilaian resmi. Namun, kontribusi Soeharto dalam pembangunan bangsa disebutnya tidak bisa dihapus dari sejarah.
"Muhammadiyah memandang bahwa penilaian harus objektif. Rekam jejak Soeharto tentu memiliki sisi positif dan negatif, tetapi pengakuan atas jasa pembangunan adalah sesuatu yang faktual," kata Dadang Kahmad.
Polemik dan Proses Selanjutnya
Isu pemberian gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto sebelumnya diangkat oleh sejumlah tokoh dan lembaga yang menilai bahwa pembangunan di era Orde Baru telah memberikan fondasi bagi perkembangan ekonomi Indonesia, terutama melalui program swasembada pangan dan stabilitas politik.
Meski demikian, wacana ini juga menimbulkan perdebatan publik. Sebagian pihak menilai bahwa penetapan gelar tersebut perlu mempertimbangkan aspek pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan kebijakan politik yang membatasi ruang demokrasi pada masa pemerintahannya.
Saat ini, usulan tersebut masih menunggu proses dan kajian dari Kementerian Sosial serta Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.[]
Posting Komentar untuk "PBNU dan Muhammadiyah Sepakat Usulan Gelar Pahlawan Soeharto, Minta Penilaian Objektif"